Artikel

Daftar Artikel

Proteksi Terhadap Anak

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan.
  2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak, dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara oprimal sesuai harkat dan martabat, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga
  4. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat
  5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
  6. Anak terlantar adalah anak yang yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
  7. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan baik fisik maupun mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar
  8. Anak unggul adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, memiliki potensi dan bakat istimewa.
  9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkuan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
  10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
  11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
  12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara
  13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan
  14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.
  15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas, terisolasi, anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik atau mental, anak penyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
  16. Setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi
  17. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

  1. Non diskriminasi;
  2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. Penghargaan terhadap pendapat anak

 

Pasal 3

 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

 

 

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

 Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak , atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, meneriman, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharan taraf kesejahtraan sosial.

 Pasal 13

(1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perakuan salah lainnya

(2)Dalam halo rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahaan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dan kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.

 

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memeroleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

  1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatanya di pisahkan dari orang dewasa;
  2. memperoleh bantuan hokum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hokum yang berlaku; dan
  3. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau peaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hokum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

  1. menghormati orang tua, wali, dan guru ;
  2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman ;
  3. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara ;
  4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan
  5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

 

(2)Dalam halo rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an dan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahaan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dan kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.

 

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memeroleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

  1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatanya di pisahkan dari orang dewasa;
  2. memperoleh bantuan hokum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hokum yang berlaku; dan
  3. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau peaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hokum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

  1. menghormati orang tua, wali, dan guru ;
  2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman ;
  3. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara ;
  4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan
  5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

 

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerinta, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyeenggaraan perlindungan anak

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Pasal 22

Negara, pemerintah  berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

 

Bagian Ketiga

Kewajiaban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
  2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

(2) Dalam halo rang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibanya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

 Bagian Kesatu

Identitas Anak

 

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua

Anak yang dilahirkan dari

Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing , anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraiaan sebagaimana dimaksud didalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut

BAB VI

KUASA ASUH

 

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, malalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pecabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwewenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjukan orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

  1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya ;
  2. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya ; dan
  3. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

 

Pasal 33

(1) Dalam halo rang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang tau badan hukum yang mengetahui persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelolah harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentutan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan  anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai harta peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang di tunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaanya sebagai wali, maka status perwaliannya sicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

 

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

 

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau diluar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara kesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan /atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

 

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentutan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakuakan sebagai upaya akhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

 

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

 

 

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara kompreshensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-Cuma bagi kekuarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan

(2) Dalam halo rang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahaakan agar anak yang terlahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1)Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya trasplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2)Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

  1. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak ;
  2. jual beli organ dan /atau jaringan tubuh anak ; dan
  3. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai ojek penelitian tanpa seizing orang tua dan mengutamakan kepetingan yang terbaik bagi anak.

 

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :

  1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal ;
  2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi ;
  3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri ;
  4. persiapan anak untuk hidup yang bertanggung jawab ; dan
  5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup

pasal 51

anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1)Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ atau bantuan cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2)Pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termaksud pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkuangan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelolah sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau pendidikan lembagalainnya.

 

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelengaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasanya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

  1. berpartisipasi ;
  2. bebas menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan hati nurani dan agamanya ;
  3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  4. bebas berserikat dan berkumpul;
  5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya ; dan
  6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetaspkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

Bagian Kelima

Pelindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, pdikotropika, dan zat aktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana di maksud dalam pasal 59 terdiri atas :

  1. Anak yang menjadi pengungsi;
  2. Anak korban kerusuhan;
  3. Anak korban bencana alam; dan
  4. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

  1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjadi atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
  2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 64

  • Perlinduangan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
  • Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini;
  3. Penyediaan sarana dan prasaranan khusus;
  4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  5. Pemantauan dan pemcatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  • Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  1. Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  4. Pemberian aksesibilitas untu mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

  • Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan selalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budaya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
  • Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

 Pasal 66

  • Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
  • Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  1. Peyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
  • Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

  • Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  • Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

  • Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  • Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

  • Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
  1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
  • Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

  • Perlibungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana yang di maksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya :
  1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
  • Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termaksud labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

 

Pasal 71

  • Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahaan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  • Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

  • Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
  • Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorang, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

  • Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2(dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, dan 5(lima) orang anggota.
  • Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
  • Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

  1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  2. Memberikan laporan, saran masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

 

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

  1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
  2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosia,
  3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

  • Setiap orang yang melakuan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayan terhadap anak, , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam)bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
  • Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  • Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  • Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  • Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman.kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebodohan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

  • Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  • Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan militer sebagaimana dimakud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosia atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasa 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

 Pasal 89

  • Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan penjara pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  • Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi alkohol dan zat aktif lainnya dipidna dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

  • Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89dilakukan oeh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
  • Pidana yang ditujukan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

 

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TTD

BAMBANG KESOWO

 

        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109 salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd

Edy Sudibyo

 

 

 

Undang –Undang Perlindungan Hak Anak

 

OBAMA YANNI TAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

WAKIL KETUA DPRP

      YANNI, SH